Dct Anggota Dpr Pelecehan Seksual

Dct Anggota Dpr Pelecehan Seksual

Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual

Yudia memaparkan insiden dugaan pelecehan terjadi di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, tepatnya di ruang fraksi anggota dewan berinisial MJ, pada Jumat (6/12/2024) sekitar pukul 13.00 WIB.

“Setelah salat Jumat, klien kami diajak masuk ke ruang fraksi untuk membahas produk yang dijual. Namun di dalam ruangan terjadi pelecehan fisik dan ajakan tidak pantas dengan iming-iming tertentu,” katanya.

Selain korban, dua rekan kerja yang berada di lokasi menjadi saksi kejadian tersebut.

“Saksi-saksi dari rekan kerja korban juga ada dan pasti akan dimintai keterangan oleh kepolisian,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan 9.917 daftar calon tetap (DCT) untuk anggota DPR RI dari 18 partai peserta Pemilu 2024 yang tersebar di 84 daerah pemilihan (dapil).

"Untuk DCT anggota DPR RI pada Pemilu 2024, setelah kami verifikasi jumlah yang memenuhi syarat untuk masuk DCT, adalah 9.917," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, untuk DCT anggota DPD, KPU RI menetapkan sebanyak 668 calon untuk 38 dapil, yang terdiri atas 535 laki-laki dan 133 perempuan.

Baca juga: Komisi II pertanyakan keabsahan PKPU saat pendaftaran capres-cawapres

Rincian DCT anggota DPR RI untuk Pemilu 2024 ialah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 80 dapil dengan jumlah 580 calon, yang terdiri atas 376 laki-laki dan 204 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 35,17 persen.

Partai Gerindra di 84 dapil dengan jumlah 580 calon, yang terdiri atas 370 laki-laki dan 210 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 36,21persen.

PDI Perjuangan di 84 dapil dengan jumlah 580 calon, yang terdiri atas 388 laki-laki dan 192 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 33,10 persen.

Partai Golkar di 84 dapil dengan jumlah 580 calon, yang terdiri atas 383 laki-laki dan 197 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 33,97 persen.

Partai NasDem di 84 dapil dengan jumlah 580 calon, yang terdiri atas 380 laki-laki dan 200 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 34,48 persen.

Partai Buruh di 84 dapil dengan jumlah 580 calon, yang terdiri atas 370 laki-laki dan 210 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 36,21 persen.

Partai Gelora Indonesia di 84 dapil dengan jumlah 396 calon, yang terdiri atas 253 laki-laki dan 143 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 36,11 persen.

Baca juga: KPU: Pendaftaran capres-cawapres untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di 84 dapil dengan jumlah 580 calon, yang terdiri atas 367 laki-laki dan 213 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 36,72 persen.

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di 84 dapil dengan jumlah 525 calon, yang terdiri atas 327 laki-laki dan 198 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 37,71 persen.

Partai Hanura di 84 dapil dengan jumlah 485 calon, yang terdiri atas 298 laki-laki dan 187 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 38,56 persen.

Partai Garuda di 84 dapil dengan jumlah 570 calon, yang terdiri atas 334 laki-laki dan 236 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 41,40 persen.

Partai Amanat Nasional (PAN) di 84 dapil dengan jumlah 580 calon, yang terdiri atas 364 laki-laki dan 216 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 37,24 persen.

Partai Bulan Bintang (PBB) di 84 dapil dengan jumlah 470 calon, yang terdiri atas 277 laki-laki dan 193 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 41,06 persen.

Partai Demokrat di 84 dapil dengan jumlah 580 calon, yang terdiri atas 378 laki-laki dan 202 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 34,83 persen.

Baca juga: Komisi II setujui rancangan PKPU tentang pencalonan capres-cawapres

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di 84 dapil dengan jumlah 580 calon, yang terdiri atas 355 laki-laki dan 225 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 38,79 persen.

Partai Perindo di 84 dapil dengan jumlah 579 calon, yang terdiri atas 348 laki-laki dan 231 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 39,90 persen.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di 84 dapil dengan jumlah 580 calon, yang terdiri atas 366 laki-laki dan 214 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 36,90 persen.

Partai Ummat di 84 dapil dengan jumlah 512 calon, yang terdiri atas 307 laki-laki dan 205 perempuan, sehingga keterwakilan perempuan 40,04 persen.

Baca juga: KPU RI gelar debat capres dan cawapres sebanyak lima kali

Pewarta: Rivan Awal LinggaEditor: Fransiska Ninditya Copyright © ANTARA 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan 9.917 daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI peserta Pemilu 2024.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa jumlah 9.917 DCT anggota DPR ditetapkan usai dilakukan verifikasi dari daftar calon sementara (DCS). Sebanyak 9.917 DCT anggota DPR RI itu berasal dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

"Daftar calon anggota DPR pemilu serentak 2024 yang memenuhi syarat dan masuk DCT hari ini, 9.917," ujar Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).

Dia menjelaskan, sebelumnya KPU menetapkan daftar calon sementara (DCS) sebanyak 9.919 orang, yang berasal dari 10.323 bacaleg DPR yang diajukan 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

"Kemudian dari angka itu [9.919 DCS] yang diajukan untuk pencermatan rancangan DCT, jumlahnya ada 9.918, berkurang 1 orang karena ada satu partai yaitu Partai Gelora yang mengurangi jumlah calon 1 orang. Jadi dari 9.919 menjadi 9.918," ujar Hasyim.

Kemudian, dari jumlah 9.918 itu, KPU melakukan verifikasi untuk pencermatan rancangan DCT. Akhirnya, yang memenuhi syarat berjumlah 9.917 orang.

"Jumlah calon yang tidak memenuhi syarat ada satu orang, karena ada kegandaan, yang bersangkutan ini di tingkat pusat dicalonkan oleh Partai Perindo dan kemudian ternyata dia juga dicalonkan oleh Partai Gerindra untuk DPRD Provinsi Kalimantan Barat sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat," ungkap Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim menyatakan KPU akan mengumumkan nama 9.917 DCT anggota DPR RI peserta Pemilu 2024 ini lewat website dan media massa pada Sabtu (4/11/2023) besok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Foto: Istimewa.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR pada Pemilu 2024. Keterwakilan perempuan dalam DCT tersebut sudah memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2024. "Keterwakilannya (perempuan) di semua dapil di seluruh Indonesia itu sudah di atas 30 persen," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam Breaking News Metro TV, Jumat, 3 November 2023. Hasyim tak menjelaskan secara rinci persentase keterwakilan perempuan per partai politik (parpol). Dia hanya menyebut rata-rata persentase keterwakilan perempuan untuk semua parpol. "Dibuat rata-rata dari 18 parpol peserta pemilu nasional itu jumlah persentasenya 37,13 persen," ujar dia. Sebelumnya, Hasyim menyampaian jumlah DCT anggota DPR sebanyak 9.917 orang. Jumlah tersebut dari 18 partai dan tersebar di 84 daerah pemilihan (dapil). Hasyim memerinci penyusutan calon dari awal pendaftaran pada 1-14 Mei 2023. Menurut dia, awalnya ada 10.323 calon legislatif yang mendaftar untuk masuk DPR. Jumlah itu susut menjadi 10.185 di tahapan verifikasi daftar calon sementara (DCS). Hasyim mengatakan jumlah tersebut menjadi bahan pencermatan rancangan DCS. "Kemudian yang memenuhi syarat untuk DCS itu 9.919 calon. Lalu ada tanggapan masyarakat untuk partai, dan partai mengajukan masuk DCT 9.918," kata Hasyim. Menurut dia, ada pengurangan calon yang dilakukan Partai Gelora. Sehingga, membuat jumlah calon berkurang dari 9.919 menjadi 9.918. Selanjutnya, KPU melakukan verifikasi untuk DCT dan mendapati ada data ganda. Sehingga membuat jumlah calon yang terverifikasi dan masuk DCT menjadi 9.917.

TRIBUNNEWS.COM, CIREBON -  Seorang perempuan berinisial II (27) melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Anggota DPRD Kabupaten Cirebon berinisial MJ ke Polresta Cirebon, pada Sabtu (7/12/2024).

Perempuan yang bekerja sebagai sales promotion girl (SPG) sebuah merek rokok itu bahkan mengaku mengalami intimidasi.

Kuasa hukum korban, Yudia Alamsyah mengungkapkan kliennya mengalami intimidasi setelah unggahannya tentang dugaan pelecehan seksual tersebut viral di media sosial X pada Jumat (6/12/2024).

“Kalau kondisi klien kami ada intimidasi karena tadi malam klien kami datang meminta bantuan dan perlindungan hukum,” ujar Yudia kepada awak media selepas melapor.

Ia menjelaskan intimidasi tersebut datang dari berbagai pihak.

Termasuk dari pihak Event Organizer (EO) tempat korban bekerja, yang meminta unggahan terkait insiden pelecehan tersebut dihapus.

“Mereka minta masalah ini tidak di-blow up dan postingannya minta di-take down, lalu diedit karena membawa nama brand. Mereka ingin berupaya untuk tidak bertanggung jawab,” ucapnya.

Menurut Yudia tekanan ini memengaruhi kondisi psikologis korban, terlebih karena kasus tersebut melibatkan Anggota DPRD.

"Kami protect klien kami agar tidak berkomunikasi keluar karena ini berhubungan dengan pejabat, apalagi ada kepentingan politik di dalamnya,” jelas dia.